Komisi V DPR RI meminta Badan SAR Nasional untuk terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di jajarannya. Selama ini Komisi V melihat jajaran Basarnas belum bekerja secara optimal dengan cepat dan sigap menolong setiap terjadi bencana dan kecelakaan.

            Hal itu mengemuka saat rapat dengar pendapat dengan Badan SAR Nasional, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BP-BPWS), Rabu (8/6) yang dipimpin Ketua Komisi V Yasti Soepredjo Mokoagow.

            Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Demokrat Michael Wattimena mengatakan, masalah sumber daya masusia di jajaran Basarnas harus menjadi perhatian serius. Karena ke depan tantangan Basarnas akan jauh lebih berat.

            Kami berharap Basarnas akan mempunyai SDM yang betul-betul sigap bergerak seperti Badan SAR di negara-negara lain,” katanya.

            Namun Komisi V DPR RI tetap memberikan apresiasi kinerja Basarnas, terutama untuk pertolongan musibah yang baru saja terjadi jatuhnya Pesewat Merpati di Papua. Dalam hal ini, jajaran Basarnas bekerja dengan baik sampai dapat menemukan seluruh korban kecelakaan pesawat tersebut.

            Sementara Wakil Ketua Komisi V Muhidin M. Said (F-PG) mengatakan, Komisi V DPR akan memberikan dukungan anggaran terhadap kekurangan anggaran  (Back Log) Basarnas sebesar Rp 788,6 miliar.

            Dukungan anggaran ini perlu dilakukan agar Basarnas dapat meningkatkan segala fasilitas peralatannya dan agar sasaran kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

            Dalam kesempatan tersebut, Ketua Badan SAR Nasional Nono Sampono mengakui SDM di jajarannya memang jauh dari harapan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.  

            Banyak hal-hal yang menjadi kendala, diantaranya terbatasnya pagu anggaran yang diberikan kepada Basarnas. Usulan kebutuhan anggaran Basarnas tahun 2012 adalah sebesar Rp 1,74 triliun. Namun berdasarkan pagu indikatif anggaran Basarnas adalah sebesar Rp 959,2 miliar sehingga terdapat kekurangan kebutuhan anggaran sebesar Rp 788,6 miliar atau 45,2 persen.

            Kekurangan anggaran ini seharusnya untuk kegiatan diantaranya adalah pengadaan 8 unit Rescue Car, pengadaan 25 unit Rapid Deployment Land SAR unit, pembangunan satu paket prasarana Pusdiklat, pembangunan 5 paket prasarana kantor pos SAR baru, pengadaan 24 paket kelengkapan prasarana kantor SAR.

            Untuk meningkat kualitas SDM, menurut Nono, gedung Basarnas yang ada sekarang betul-betul tidak memadai. Orang-orang yang bekerja di sini, kata Nono, adalah orang-orang lapangan dan bukan orang kantor.

            Nono mengatakan, selama ini Basarnas belum mempunyai gedung sendiri untuk Pusat Pelatihan. Setiap ada pelatihan SDM, Basarnas harus meminjam gedung dan bila pelatihan sudah selesai, panitianyapun akan berakhir.

Seharusnya, kata Nono, kita perlu gedung yang permanen dan representative serta dilengkapi dengan pengajar-pengajar tetap yang profesional untuk menggembleng SDM yang akan turun ke lapangan.

“Kami sebetulnya merencanakan pembangunan gedung baru Basarnas di wilayah Banten,” kata Nono. Wilayah ini dirasa tepat jauh dari keramaian kota dan sangat cocok untuk tempat berlatih yang dekat dengan laut.

Sebetulnya kami berharap kantor Basarnas itu tidak perlu terlalu besar, tapi kami membutuhkan lapangan yang besar untuk tempat berlatih, sehingga dapat mencetak SDM yang sehat, sigap dan mengatasi masalah di lapangan dengan cepat.

Nono juga berharap ke depan jajarannya akan memiliki kinerja seperti SAR dinegara-negara maju. Namun tentunya semua itu perlu dukungan dana.

 Dengan adanya kekurangan anggaran yang cukup besar, melalui kesempatan ini Nono berharap dukungan Komisi V DPR RI untuk mendapatkan anggaran sesuai dengan kebutuhan sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan Basarnas dapat berjalan dengan optimal guna meningkatkan pelayanan SAR kepada masyarakat. (tt) foto:ry/parle